Berdasarkan PMK No. 28 Tahun 2026
Berlaku sejak 1 Mei 2026 — Menggantikan PMK No. 39/PMK.03/2018
Apa Itu Restitusi Pajak dan Mengapa Penting?
Pernahkah Anda membayar pajak lebih dari yang seharusnya? Jika ya, Anda berhak mendapatkan kelebihan pembayaran itu kembali — inilah yang disebut restitusi pajak.
Selama ini, proses restitusi kerap memakan waktu lama karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menyelesaikan pemeriksaan penuh terlebih dahulu sebelum mengembalikan uang. Hal ini bisa menjadi beban bagi arus kas usaha, terutama bagi UMKM dan eksportir.
Melalui PMK No. 28 Tahun 2026, pemerintah memperluas dan memperbarui mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak — atau yang umum disebut restitusi dipercepat — agar wajib pajak yang memenuhi syarat bisa mendapatkan dananya kembali lebih cepat, tanpa harus menunggu audit penuh selesai.
Siapa Saja yang Bisa Mengajukan Restitusi Dipercepat?
PMK ini membagi penerima fasilitas ke dalam tiga jalur utama:
Jalur 1 — Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (“WP Patuh”)
Ini adalah jalur untuk wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan terbaik. Fasilitas mencakup kelebihan pembayaran PPh maupun PPN.
Syarat yang harus dipenuhi:
- Tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 tahun terakhir
- Tepat waktu menyampaikan SPT Masa (Jan–Nov), dengan toleransi keterlambatan tidak lebih dari 3 masa pajak, tidak berturut-turut, dan tidak melewati batas masa pajak berikutnya
- Tidak memiliki tunggakan pajak (kecuali yang sedang diangsur/ditunda)
- Laporan keuangan diaudit akuntan publik dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 3 tahun berturut-turut — bukan opini WTP dengan paragraf penjelas
- Tidak pernah dipidana pajak dalam 5 tahun terakhir
Cara mendaftar: Ajukan permohonan ke DJP secara elektronik melalui portal wajib pajak, paling lambat 10 Januari setiap tahunnya. DJP wajib memberikan keputusan dalam 30 hari kerja. Jika melewati batas waktu tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
Waktu proses restitusi setelah permohonan diterima:
- PPh: paling lama 3 bulan
- PPN: paling lama 1 bulan
Catatan Penting: Status WP Patuh dapat dicabut jika kemudian ditemukan pelanggaran seperti keterlambatan SPT, adanya tunggakan pajak, atau laporan keuangan yang tidak memenuhi syarat.
Jalur 2 — Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
Jalur ini ditujukan khusus untuk orang pribadi, UMKM, dan badan usaha kecil-menengah. Tidak perlu mendaftarkan status khusus terlebih dahulu — cukup ajukan saat menyampaikan SPT.
Kategori yang termasuk:
| Kategori | Batas Lebih Bayar |
|---|---|
| Orang pribadi (tidak usaha/bebas) | Tidak ada batasan nilai |
| Orang pribadi (menjalankan usaha/pekerjaan bebas) | Maksimal Rp 100 juta per tahun pajak |
| Badan usaha (omzet s.d. Rp 50 miliar) | Maksimal Rp 1 miliar per tahun pajak |
| PKP (penyerahan s.d. Rp 4,2 miliar per masa) | Maksimal Rp 1 miliar per masa pajak |
Waktu proses restitusi:
- PPh Orang Pribadi: paling lama 15 hari kerja
- PPh Badan: paling lama 1 bulan
- PPN: paling lama 1 bulan
Jalur 3 — PKP Berisiko Rendah (Khusus PPN)
Ini adalah jalur khusus restitusi PPN yang bisa diajukan setiap masa pajak. Ditujukan untuk badan usaha yang secara struktural memiliki risiko pajak rendah.
Siapa yang termasuk PKP Berisiko Rendah?
- Perusahaan Tbk (saham diperdagangkan di bursa efek Indonesia)
- BUMN dan BUMD
- Perusahaan yang sahamnya dimiliki langsung oleh BUMN >50%
- Mitra Utama Kepabeanan
- Operator Ekonomi Bersertifikat (AEO — Authorized Economic Operator), yaitu pelaku usaha yang telah mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kepatuhan dan keamanan rantai pasok perdagangannya
- Pabrikan/produsen (yang memiliki tempat produksi)
- Pedagang Besar Farmasi (bersertifikat)
- Distributor Alat Kesehatan (bersertifikat)
Syarat tambahan:
- SPT Masa PPN tepat waktu selama 12 bulan terakhir
- Tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan pidana pajak
- Tidak pernah dipidana pajak dalam 5 tahun terakhir
- Minimal 80% dari total nilai penyerahan (yang diperhitungkan) merupakan kegiatan tertentu seperti ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Cara mendaftar: Ajukan permohonan ke DJP secara elektronik dengan melampirkan dokumen yang relevan (misalnya: surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat/AEO, sertifikat distribusi farmasi, dll). DJP wajib memutus dalam 15 hari kerja.
Waktu proses restitusi: Paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima.
Bagaimana Cara Mengajukan Restitusi?
Untuk semua jalur, pengajuan restitusi dilakukan dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di dalam SPT yang Anda sampaikan — baik SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPN.
Setelah permohonan diterima, DJP akan melakukan penelitian administratif, bukan pemeriksaan penuh, yang mencakup:
- Verifikasi kebenaran penghitungan pajak dalam SPT
- Pengecekan kesesuaian bukti potong/pungut dengan sistem DJP
- Validasi Pajak Masukan yang dikreditkan terhadap Faktur Pajak yang dilaporkan lawan transaksi
- Konfirmasi kegiatan yang memenuhi syarat (untuk PKP berisiko rendah)
Apa yang Terjadi Setelah Restitusi Cair?
Perlu dipahami bahwa restitusi dipercepat bukan berarti bebas dari pemeriksaan.
Berdasarkan Pasal 22 PMK ini, DJP tetap berwenang melakukan pemeriksaan setelah restitusi diberikan dan dapat menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Artinya: jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa restitusi yang diberikan tidak seharusnya, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ini bukan hal yang perlu ditakuti — melainkan motivasi agar dokumentasi dan rekonsiliasi pajak Anda selalu dalam kondisi siap.
Apa yang Harus Anda Persiapkan?
Agar restitusi berjalan lancar dan aman dari risiko koreksi di kemudian hari, pastikan hal-hal berikut:
Administrasi internal rapi:
- Faktur Pajak tervalidasi dalam sistem DJP
- Bukti potong/pungut sudah diterbitkan melalui sistem DJP
- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tercatat lengkap untuk setiap pembayaran pajak
Rekonsiliasi fiskal terdokumentasi:
- Laba/rugi fiskal dapat dipertanggungjawabkan
- Transfer pricing (jika ada) terdokumentasi sesuai ketentuan
Vendor tervalidasi:
- Pastikan pemasok/vendor sudah melaporkan Faktur Pajak mereka di SPT Masa PPN-nya
Ketentuan Transisi — Apa yang Perlu Diperhatikan Sekarang?
PMK ini berlaku sejak 1 Mei 2026 dan mencabut PMK No. 39/PMK.03/2018 beserta seluruh perubahannya.
Hal penting yang perlu diperhatikan:
- Status WP Patuh lama otomatis tidak berlaku sejak PMK ini berlaku. Wajib pajak yang sebelumnya telah ditetapkan harus mengajukan permohonan ulang mulai 1 Juni 2026 hingga 10 Juni 2026
- Permohonan restitusi WP Patuh yang sudah diajukan sebelum 1 Mei 2026 dan belum diterbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) akan diselesaikan berdasarkan aturan baru ini
- Permohonan restitusi dari jalur WP Persyaratan Tertentu dan PKP Berisiko Rendah yang diajukan sebelum 1 Mei 2026 tetap diselesaikan berdasarkan aturan lama
Alternatif Khusus PPN: Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya
Khusus untuk PPN, PKP yang memiliki kelebihan bayar tidak harus selalu memilih jalur restitusi. Terdapat pilihan lain yaitu kompensasi, artinya kelebihan bayar PPN dialihkan untuk membayar PPN yang terutang di masa pajak berikutnya.
Opsi ini bisa menjadi pilihan yang lebih aman dan praktis apabila:
- Dokumentasi PPN Anda belum sepenuhnya siap untuk diperiksa
- Nilai lebih bayar PPN relatif kecil
- Anda ingin mengurangi risiko pemeriksaan yang lebih intensif
Penting untuk dipahami: Kompensasi ke masa pajak berikutnya ini hanya berlaku untuk PPN, bukan untuk PPh. Kelebihan bayar PPh memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda, dan sebaiknya dikonsultasikan langsung dengan konsultan pajak atau KPP setempat.
Kesimpulan
PMK No. 28 Tahun 2026 adalah langkah nyata pemerintah untuk mempercepat layanan perpajakan dan mendukung arus kas dunia usaha — terutama bagi wajib pajak yang patuh dan transparan.
Fasilitas ini paling optimal dimanfaatkan oleh wajib pajak yang:
✅ Memiliki sistem administrasi perpajakan yang kuat
✅ Rekonsiliasi fiskalnya teratur dan terdokumentasi
✅ Vendor/lawan transaksinya tertib dalam pelaporan Faktur Pajak
✅ Tidak sedang dalam sengketa atau pemeriksaan aktif
Bagi yang belum berada dalam kondisi ideal, PMK ini tetap bisa menjadi target pembenahan internal — membangun sistem yang lebih baik agar ke depannya bisa memanfaatkan fasilitas ini secara optimal.
Artikel ini disusun sebagai bahan edukasi umum berdasarkan PMK No. 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Untuk situasi perpajakan spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat.